Singkeponline.com / ADV -Bupati Lingga, Muhammad Nizar membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lingga 2022, dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Lingga tahun 2023, Kamis (24/3/2022).
Kegiatan digelar di Aula kantor Bupati Lingga. Selain dihadiri Forkopimda dan OPD-OPD teknis, dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah di Lingga, kegiatan turut dihadiri Direktorat Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN serta badan perencanaan nasional atau Bappenas secara virtual.
Tema pembangunan dalam Musrenbang kali ini adalah ‘Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung oleh Kemajuan Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Menerapkan Nilai-Nilai Budaya Melayu’.
Pada Musrenbang ini, sejumlah usulan prioritas dan strategis yang berafiliasi dengan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam rancangan awal rencan Pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Lingga menjadi pembahasan.
Nizar mengatakan, bahwa beberapa arahan telah disampaikan, terutama kepada OPD-OPD teknis, OPD penghasil PAD.
Ia menekankan agar dapat lebih inovatif bersama-sama, menentukan arah kebijakan pengembangan wilayah Lingga untuk program-program tahun 2023.
“Mudah-mudahan segala apa yang telah direncanakan, dapat direalisasikan,” kata Nizar.
Baik itu pembangunan fisik, jalan, pelabuhan taman dan konektivitas lainnya, atau yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di antaranya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, UMKM, kesehatan dan pendidikan serta hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan budaya.
Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan, Musrenbang ini sangat penting, karena waktu kepemimpinan Nizar-Neko cukup Singkat.
“Sehingga para OPD Lingga diminta untuk lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat urgensi,” kata Nizar.
“Maka diharapkan melalui Musrenbang tahun 2022 ini mampu menyerap berbagai usulan prioritas dari tingkat Desa dan Kecamatan di Kabupaten Lingga,” sambungnya.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga melalui Wakil Ketua Komisi I Aziz Martindaz, S.Pd dalam sambutannya pada Musrenbang tingkat Kabupaten Lingga menyampaikan sejumlah pokok-pokok pikiran dari sejumlah sektor yang menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Lingga.
“Ada beberapa pokok pikiran yang disampaikan pada Musrenbang tadi, diantaranya peningkatan insfratruktur, produktivitas pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang tentunya sektor-sektor itu bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Lingga,” kata Aziz Martindaz
Diuraikan Aziz Martindaz, terkait ketersedian insfratruktur yang memadai dan tentunya berkualitas sangat penting untuk disediakan atau dibangun sebab dengan adanya insfratruktur yang memadai dan berkualitas akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama ketersedian insfratruktur yang terhubung langsung dengan sentra produksi dan perdagangan.
Sebab, pembangunan insfratruktur yang terhubung langsung dengan sentra produksi dan perdagangan akan dapat memudahkan investor atau pelaku usaha dalam menjalankan roda usahanya di Kabupaten Lingga dan tentunya dari kegiatan usaha dan perdagangan itu akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
Insfratruktur yang dibangun tentunya harus juga diimbangi dengan pemeliharaan yang tujuannya agar dapat terpelihara dengan baik dan dapat diakses atau digunakan secara berkelanjutan.
“Yang paling penting insfratruktur itu diimbangi dengan kegiatan atau bukti nyata dan juga upaya pemeliharaan secara rutin serta berkala,” kata Aziz Martindaz.
Selain insfratruktur diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga ini, pada Musrenbang tersebut juga menyampaikan terkait peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pengembangan potensi daerah.
Peningkatan produktivitas pada sektor pertanian sangat penting untuk dapat ditingkatkan agar produk-produk yang dihasilkan dari sektor pertanian tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau dapat diekspor keluar daerah yang bertujuan nantinya berdampak pada perekonomian keseluruhan untuk Kabupaten Lingga.
Dampak lain dari upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yakni terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meski demikian untuk meningkatkan produktivitas pertanian harus juga dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya dan diharapkan dari peningkatan poduktivitas pertanian itu berdampak secara keseluruhan pada perekonomian pada umumnya.
Kabupaten Lingga merupakan wilayah yang luas dan masih banyak terdapat lahan-lahan kosong hendaknya potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, baik itu potensi dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya.
“Masing-masing sektor tersebut secara nyata menjadi bagian penting bagi masyarakat pada umumnya, yang seharusnya mendapatkan perhatian yang cukup dan akan berdampak pada perekonomian masyarakat pada umumnya,” kata Aziz Martindaz.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga berharap pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Lingga tersebut mendapat perhatian yang tujuannya agar berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan juga kemiskinan.
Lebih jauh Aziz Martindaz mengutarakan, upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat juga harus di dukung oleh efektifitas birokrasi pemerintah daerah.
Sambung Aziz Martindaz, dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sendirinya masyarakat akan semakin maju selain itu juga berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Lingga.
Aziz Martindaz mengatakan Musrenbang merupakan momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan, tujuan dan sasaran serta pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Lingga.
“Sebagai bagian dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD sudah tentu dilibatkan secara intensif pada proses dan tahapan penyusunan dokumen. Baik itu dokumen RKPD yang disusun setiap tahunnya maupun dalam penyusuanan RPJMD,” kata Aziz Martindaz.
Dengan dilibatkanya DPRD dalam pembahasan sejak awal diharapkan dapat memberi masukan dalam penyusunan dokumen RKPD, yang mana masukan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang didapat ketika melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke desa-desa atau kecamatan.
Sambung Aziz Martindaz dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pemerintah daerah dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik dan menciptakan keterbukaan informasi yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah yaitu untuk mencermati kembali masukan yang pernah kami sampaikan. DPRD menyambut baik serta mendukung target kinerja pemerintah dalam pencapaian terhadap Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif. Seluruh kesiapan yang diperlukan dalam mencapai desa defenitif sebagian besar sudah kami masukkan ke dalam pokir-pokir dewan,” kata Aziz Martindaz.
Pada kesempatan itu ada beberapa hal yang disampaikan Aziz Martindaz untuk menjadi perhatian pemerintah daerah untuk pencapaian desa defenitif diantaranya, Air Bersih, akses jalan dan jembatan, listrik dan telekomunikasi.
Lalu pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat diantaranya, sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan guru, sarana dan prasarana kesehatan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lingga, Aziz Martindaz berharap musrenbang mampu mewujudkan kesamaan pandang dan pemahaman terkait kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Lingga tahun 2023 serta menjadi komitmen bersama dalam menginflemantasikan perencanaan pembangunan dan tetap memperhatikan sinergitas perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. (Ds)
