Singkeponline.com – Seluruh Kepala Desa dan perangkatnya di Provinsi Kepri kini memiliki wadah melakukan konsultasi hukum dalam memanfaatkan dana desa. Hal tersebut dipastikan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan Kejaksaan Negeri se-Kepri tentang Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Selasa (24/10/2023).
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Kajati Kepri Rudi Margono menyaksikan penandatanganan yang dilaksanakan secara virtual dari Kejari, Kecabjari, dan Kantor Camat dari 5 Kabupaten se-Kepulauan Riau. Turut hadir Wakajati Kepri Teguh Darmawan beserta jajaran Kejati Kepri, Inspektur Daerah Provinsi Kepri St. Irmendas, dan Kadis PMD Dukcapil Provinsi Kepri Misbardi.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan pengejawantahan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Membangun Kesadaran Hukum dari Desa melalui Program Jaga Desa.
Poin penting dari nota kesepakatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum bagi seluruh perangkat desa di seluruh Provinsi Kepri dalam hal pengelolaan keuangan desa. Yaitu dengan melakukan pengawalan, asistensi, penyuluhan dan penerangan hukum kepada perangkat desa, serta secara berkala melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengatakan bahwa program Jaga Desa adalah salah satu upaya untuk mewujudkan salah satu nawacita presiden yaitu membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memperkuat posisi daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
