“Jadi pada Dinas PUPRPKP ini BPK RI mendapat temuan atau rekomendasi pada administrasi, yang mana selain tidak adanya keputusan Bupati atau Keputusan Kadis PU, dan penyerahan hibah pada kegiatan itu tidak disertai NPHD dan Pakta Integritas, administrasi hanya dalam bentuk dokumentasi BAST (Berita Acara Serah Terima). Untuk terkait hal ini dinas terkait telah menindaklanjuti dan melakukan perbaikan,” ungkap Jumadi
Sementara pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2019 Pemkab Lingga menganggarkan sebesar Rp3.594.676.000,00 pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya bantuan pada bidang perikanan dengan realisasi kegiatan Belanja Barang dan Belanja Bahan Baku Alat Perikanan.
Untuk Belanja Barang telah dilengkapi namun pada Belanja Bahan Baku Alat Perikanan yang diserahkan kepada masyarakat tidak dilengkapi dengan NPHD dan Pakta Integritas, pada penyerahan hanya didokumentasikan di dalam Berita Acara Serah Terima saja.
“Temuan pada Dinas Perikanan yakni pada Belanja Bahan Baku Alat Perikanan yang tidak dilengkapi NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan Pakta Integritas penyerahannya hanya didokumentasi didalam BAST (Berita Acara Serah Terima) saja. Ini juga sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK,” kata Jumadi.
Terhadap sejumlah temuan itu, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merekomendasikan Bupati Lingga agar memerintahkan Kepala Dinas PUPRPKP dan Dinas Perikanan untuk :
1. Menyusun anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga secara cermat
2. Memerintahkan PPTK dan pengurus barang terkait membuat administrasi pendukung yang diserahkan
3. Menetapkan pejabat dalam penyelesaian administrasi NPHD
