Ketika DPRD Hadir Secara Formal, Tapi Absen Secara Moral
Singkeponline.com | Lingga – Di saat rakyat Kabupaten Lingga masih berjibaku dengan persoalan hidup paling mendasar, pekerjaan yang langka, ekonomi yang lesu, dan masa depan yang tidak pasti, para pejabat justru tampak sibuk menjaga stabilitas kekuasaan. Senyum terus terjaga, pidato terus mengalir, namun jeritan rakyat kian nyaris tak terdengar.
Ironi semakin terasa ketika DPRD Lingga, lembaga yang seharusnya menjadi corong suara rakyat, justru lebih sering tampil sebagai pelengkap sistem kekuasaan. Fungsi pengawasan berjalan secara administratif, tetapi kehilangan daya gigit. Rapat digelar, rekomendasi disusun, namun penderitaan rakyat tetap menjadi rutinitas tahunan.
Isu investasi dan lapangan kerja yang semestinya dikawal secara serius oleh DPRD, justru terjebak dalam sikap aman dan normatif. Ketika kebijakan tidak berpihak pada rakyat kecil, publik menunggu keberanian politik dari wakil rakyat. Namun yang terjadi, DPRD lebih sering berdiri di posisi netral yang nyaman, netral bagi kekuasaan, bukan bagi rakyat.
Lebih menyakitkan lagi, rakyat kerap dituntut “memahami kondisi daerah”, sementara elite politik gagal memahami kondisi rakyat. Lingkungan dijadikan alasan pembatasan ekonomi masyarakat, tetapi pembiaran terhadap ketimpangan dan pengangguran justru luput dari pengawasan serius. Hukum terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Pemuda Lingga terus pergi meninggalkan kampung halaman. Bukan karena mereka tidak cinta daerahnya, tetapi karena politik lokal gagal menyediakan ruang hidup yang layak. Di tengah kondisi ini, DPRD seharusnya menjadi suara paling keras. Namun diamnya wakil rakyat justru menjadi bagian dari masalah.
Catatan Kritis
DPRD Lingga perlu diingatkan, jabatan legislatif bukan sekadar kursi politik, melainkan mandat perlawanan terhadap ketidakadilan. Wakil rakyat yang takut bersuara sesungguhnya sedang mengkhianati fungsi demokrasi itu sendiri.
Pengawasan bukan sekadar formalitas, anggaran bukan hanya angka, dan aspirasi rakyat bukan bahan pidato musiman. Jika DPRD terus memilih aman daripada berpihak, maka wajar jika rakyat mempertanyakan siapa sebenarnya yang mereka wakili?
Lingga tidak kekurangan regulasi, tetapi kekurangan keberanian. Tidak kekurangan pejabat, tetapi kekurangan empati. Kritik ini adalah teguran keras agar kekuasaan berhenti merasa nyaman di atas penderitaan rakyat. Sebab demokrasi yang membiarkan rakyat menderita adalah demokrasi yang gagal menjalankan nuraninya.
Penulis:
Muhammad Fatur, S.Pd
