Agenda Kedua: Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Dinamika Fraksi
Setelah laporan gabungan komisi dan persetujuan lisan atas ketiga Ranperda tersebut, rapat berlanjut ke agenda kedua, yakni penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024.
Dalam pemaparannya, perwakilan Bupati menjelaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp970 miliar atau sekitar 96,3% dari target, sementara belanja daerah menyentuh angka Rp940 miliar, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan potensi pariwisata lokal.
Namun, di balik angka-angka tersebut, DPRD melalui fraksi-fraksinya menyampaikan pandangan umum yang cukup tajam. Fraksi Partai NasDem, misalnya, mengkritisi ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Pemerintah jangan hanya berputar-putar di pusat pemerintahan. Kami minta perhatian untuk pulau-pulau luar seperti Penuba, Posek, dan Pekajang yang masih minim fasilitas dasar,” ujar juru bicara Fraksi NasDem.
Sementara itu, Fraksi Demokrat mengangkat isu keterlambatan beberapa proyek infrastruktur yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal.
“Kami melihat ada OPD yang serapan anggarannya di bawah 70 persen. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan. Kalau tidak dibenahi, ini akan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar dan PKB sepakat bahwa perlu ada peningkatan kualitas SDM birokrasi dalam perencanaan anggaran agar tidak hanya habis di akhir tahun tanpa output yang jelas.
