Singkeponline.com, Lingga – Terkait kebijakan pemerintah daerah menerapkan blokir area dan PPKM mendapat reaksi pro dan kontra dimasyarakat, salah seorang tokoh pemuda menolak kebijakan pemerintah daerah Lingga yang dinilainya tidak memiliki solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil.
Salah satu poin yang menjadi sorotannya yakni pembatasan operasional tempat usaha atau warung hanya boleh beroperasi sampai pukul 20:00 WIB, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Mansyur, warga Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga meminta kepada pemerintah daerah agar lebih melihat kepada dampak ekonomi rakyat yang saat ini dirasakan secara bertahap semakin berkurang.
“Silahkan pemerintah membuat kebijakan terkait masa pandemi Covid-19 ini. Tapi, jangan lupa dari setiap kebijakan yang dibuat harus beriring dengan solusi. Jika tidak, saya secara pribadi mewakili suara masyarakat yang terganggu perekonomiannya, menolak dengan tegas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang ini yang menutup jalan selama penerapan PPKM Darurat,” katanya tegas.
Oleh karena itu dia meminta kepada warga untuk tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa dan jangan panik dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
Mansyur yang juga berprofesi sebagai pengusaha ini mengatakan, dia sangat menolak apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Lingga, apalagi terhadap warung kecil seperti warung kopi dan tempat-tempat lainnya.
Menurut tokoh pemuda tersebut, warung kopi dan rumah makan mempunyai kontribusi besar sebagai usaha kecil untuk perekonomian di Kabupaten Lingga. Namun, jika usaha-usaha seperti ini juga dilakukan pembatasan, apakah memang tidak ada cara lain yang lebih efektif dalam memberantas masalah Covid-19.
“Soalnya kalau kita lihat yang makan serta ngopi orang-orangnya hanya itu-itu saja, sangat mustahil penyebarannya ada di tempat-tempat seperti itu,” bebernya.
Dia menambahkan, tidak ada motif apapun dalam malakukan aksi penolakan soal penutupan atau bloking area selama penerapan PPKM Darurat di Lingga ini.
Penolakan penutupan warung-warung selama penerapan PPKM darurat ini, murni karena keprihatinan dirinya sebagai seorang rakyat kecil yang mengalami dampak ekonomi selama pandemi Covid-19 ini.
“Kalau ingin bloking area cukup hanya jalur laut dimana lintas manusia itu masuk dari daerah lain ke lainnya,” ujarnya lagi.
“Kalau pedagang atau pengusaha UMKM diterapkan, maka apa kontribusi pemerintah terhadap pengusaha kecil seperti apa? Mereka pasti rugi!,” ucapnya.
Kita ketahui, ekonomi rakyat Lingga semenjak pandemi Covid-19 sudah terpuruk, jangan ditambah lagi dengan keterpurukan ini dengan segala aturan yang memberatkan rakyat kecil.
“Kalau dilihat dengan kondisi sekarang ini, melihat fakta di lapangan sepertinya kita masyarakat ini diberi keselamatan apa dijajah..??,” tuturnya. (Red)
