“Kami sudah meminta Dinas Kesehatan untuk memastikan tenaga medis di rumah sakit tetap mendapat dukungan. Namun, untuk tenaga kesehatan di puskesmas, kami masih mencari solusi karena mereka memiliki interaksi langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Pemkab Lingga juga tengah menjalin komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian PAN-RB guna mengupayakan insentif bagi tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam skema outsourcing.
“Kami sudah menyurati kementerian terkait dan juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mencari opsi terbaik. Skema outsourcing ini tidak bisa mencakup seluruh tenaga honorer, sehingga insentif menjadi alternatif yang sedang kami dorong,” ungkap Armia.
Dengan langkah konkret ini, Pemkab Lingga menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesejahteraan para tenaga honorer dan memastikan mereka tetap mendapatkan pekerjaan di tengah tantangan kebijakan efisiensi. (Red)
