Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai sangat penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar formalitas tahunan.
Penandatanganan MoU: Simbol Kesepahaman Legislatif–Eksekutif
Puncak dari rapat paripurna adalah penandatanganan MoU KUA–PPAS APBD 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD dan Bupati Lingga, disaksikan seluruh anggota dewan serta jajaran perangkat daerah.
MoU tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen anggaran secara lebih rinci.
Dengan adanya kesepakatan ini, seluruh program prioritas 2026 telah mendapatkan legitimasi awal untuk dilanjutkan ke tahap penyusunan APBD final.
Harapan dan Langkah ke Depan
Setelah paripurna ini, proses penyusunan APBD memasuki fase lanjutan, yakni penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD oleh Bupati Lingga. Tahapan berikutnya melibatkan pembahasan lebih rinci antara komisi-komisi DPRD dan OPD teknis.
Melalui arah kebijakan yang telah ditetapkan, diharapkan pembangunan Kabupaten Lingga tahun 2026 mampu memberikan percepatan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebudayaan dan ketahanan sosial.
Sinergi, transparansi, dan pengawasan tetap menjadi kunci agar APBD 2026 benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
