Sebagai bentuk keprihatinan, sejumlah pihak mendesak Bupati Lingga untuk segera menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran publikasi di setiap OPD. Evaluasi ini dinilai penting guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya ingin diperlakukan secara adil dan profesional. Kemitraan pers dan pemerintah tidak akan sehat bila tidak dilandasi keterbukaan,” tambah jurnalis tersebut.
Sampai dengan berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lingga belum memberikan pernyataan resmi terkait isu yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.(Red)
