Singkeponline.com (Berita Lingga)-Komandan KOTI, Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lingga, Mandala menyayangkan sikap beberapa anggota DPRD Lingga yang terkesan berusaha mencegal pengangkatan Pengawai Tidak Tetap (PTT) oleh bupati, Selasa (12/05/2020).
Menurutnya, pernyataan salah satu petinggi DPRD dari fraksi Golkar, dan anggota dari partai Demokrat Perjuangan Bangsa, justru memutuskan harapan para honorer yang telah lama mengabdi menjadi PTT. Tentu upaya tersebut akan berdampak pada kesejahteraan PTT yang dimaksud.
“Kita berharap oknum-oknum legislatif ini tidak menzolimi rakyat walupun tidak mampu berdiri diatas penderitaan rakyat. Sebab 99 orang yang diangkat status menjadi PTT adalah putra-putri daerah Kabupaten Lingga,” tegas dia.
Sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Lingga, Mandala mengaku sangat kecewa dengan sikap para oknum-oknum politisi senior di legislatif tersebut. Justru, upaya itu patut disanggah.
Sebab menurut Mandala apa yang dilakukan Bupati Lingga yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan nomor 814/BKPSDM-PMI/IV/2020/135 tertanggal 21 April 2020, adalah benar demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini adalah mereka-mereka yang menjadi PTT.
‘’Saya jadi bingung, ada apa sebenarnya dengan para legislator ini, masih banyak urusan yang lain yang membutuhkan kehadiran para anggota DPRD Lingga, kenapa sejumlah oknum tersebut malah sibuk ngurusi pengangkatan PTT,‘’ ujar Mandala.
Dia berharap, DPRD Lingga jangan mencederai hati 99 orang PTT, sebab mereka baru saja menerima SK. Sungguh sesuatu yang sangat disayangkan, jika tiba-tiba saja SK pengangkatan tersebut ditarik kembali atau dibatalkan.
“Ini sangat timpang, kita kasihan dengan mereka (PTT). Sekian lama berharap diangkat. Lah, tiba-tiba ada yang ribut, DPRD lagi. Ini kan membuat mereka jadi tidak tenang dengan apa yang mereka dapatkan saat ini,” papar dia.
Menurut hemat dia, seharusnya anggota legislatif saat ini, lebih banyak berusaha bagaimana membantu masyarakat yang susah dan butuh pekerjaan. Usulkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan, dengan menepikan kepentingan politik. Bukan malah kebalikannya, tidak merakyat.
“Rakyatnya dapat pekerjaan kok di halang-halangi. Sebaiknya bukan mencegal tapi mengusulkan lagi agar kesejahteraan masyarakat itu di atas rata-rata. Bukankah begitu kita masyarakat yang memilih dan mempercayai mereka (legislatif) duduk di kursi empuk. Jelas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.
“Jangan orang yang sudah mau kerja tiba-tiba di minta SKnya dibatalkan kan kasihan mereka, selain punya anak-istri dan orang tua para PTT tersebut kebanyakan adalah saudara-saudara kita yang tinggal di Kabupaten Lingga dan merupakan mayoritasnya putra daerah,” sambung dia.
Selain kepada oknum DPRD yang dimaksud, dia juga menaruh harapan besar kepada Alias Wello selaku Bupati Lingga untuk tetap pada keputusannya. Dan mengabaikan desakan-desakan yang berbau politik.
“Semoga Bupati kita tetap pada keputusannya. Karena saya yakin keputusan ini, bukan blak-blakan oleh Bupati tapi penuh pertimbangan,” harap dia.
Terakhir, dia juga mengatakan akan melakukan aksi damai di Kantor DPRD, jika oknum-oknum DPRD tetap pada prinsipnya yakni meminta pembatalan SK.
“99 orang yang di angkat itu juga punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bukan dewan saja mau sejahtera rakyat juga mau sejahtera,” papar dia.
Penulis : C.A
