“Tanpa infrastruktur, sulit bagi daerah kepulauan seperti kita untuk berkembang,” tambahnya.
Sementara itu, pengembangan sektor ekonomi lokal akan difokuskan pada tiga kluster utama: perikanan dan kelautan, pertanian terpadu, serta pariwisata berbasis budaya dan ekowisata.
“Kami ingin ekonomi Lingga bertumpu pada kekuatan sendiri, dan bukan semata-mata pada sektor ekstraktif,” tegas Bupati.
Sorotan Fraksi: Antara Harapan dan Koreksi
Setelah pemaparan Bupati, fraksi-fraksi DPRD Lingga menyampaikan pandangan umum mereka. Terdapat sejumlah apresiasi, namun juga catatan penting yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Fraksi NasDem dan Fraksi PAN, misalnya, menyoroti pentingnya percepatan infrastruktur jalan dan telekomunikasi, terutama di wilayah pulau-pulau kecil yang masih minim akses.
Sementara Fraksi Golkar dan Fraksi PKS menekankan perlunya peningkatan kualitas belanja daerah agar tidak hanya terserap tinggi, tetapi juga memberikan efek ganda pada perekonomian masyarakat.
Tak kalah tajam, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra meminta komitmen serius pemerintah dalam reformasi tata kelola birokrasi desa, mengingat desa merupakan garda terdepan pelayanan publik.
“Program strategis seperti pengentasan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan pendidikan masih harus disinkronkan dengan target yang realistis,” kata salah satu anggota fraksi.
Respons Pemerintah: Komitmen Keterbukaan
Menanggapi masukan dari DPRD, Bupati Nizar mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan kritik konstruktif. Ia menegaskan bahwa proses pembahasan Ranperda RPJMD ini masih bersifat dinamis, dan seluruh catatan akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan.
