Singkeponline.com – Lingga – Minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publikasi oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lingga menimbulkan keresahan di kalangan insan pers dan menuai kritik dari berbagai pihak.
Hingga Senin (14/4/2025), persoalan ini terus menjadi perhatian serius karena dinilai mencederai prinsip kemitraan yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan media massa. Kalangan jurnalis menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai alokasi dan pemanfaatan anggaran publikasi merupakan bagian penting dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Sejumlah jurnalis lokal menyampaikan bahwa hingga kini masih terdapat kendala dalam mengakses informasi terkait besaran anggaran publikasi, media yang terlibat, serta mekanisme penunjukan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa OPD.
“Kami merasa diabaikan. Tidak ada transparansi soal siapa saja yang diajak bekerjasama, berapa besar anggaran yang digelontorkan, dan apa indikator pemilihannya. Padahal publikasi merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik,” ujar salah satu perwakilan jurnalis di Dabo Singkep, Senin (14/04/2025).
Lebih lanjut, para jurnalis mengungkapkan adanya dugaan praktik monopoli informasi oleh media-media tertentu yang diduga memperoleh akses eksklusif tanpa melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan serta menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan media.
